Apa sebutan politik luar negeri Indonesia, dan arti dari politik luar negeri tersebut?

Apa sebutan politik luar negeri Indonesia, dan arti dari politik luar negeri tersebut? – Politik luar negeri adalah salah satu aspek penting dalam hubungan internasional yang melibatkan kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. Tujuan dari politik luar negeri adalah untuk mencapai kepentingan nasional yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang berdaulat dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kerjasama regional maupun global. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki politik luar negeri yang jelas, konsisten, dan efektif untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di dunia internasional.

Politik luar negeri Indonesia memiliki sebutan khusus, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang” pada tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta. Pidato ini disampaikan sebagai respons terhadap situasi dunia pasca Perang Dunia II yang terbagi menjadi dua blok besar, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Hatta menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti salah satu blok tersebut, melainkan akan menentukan sikap dan kebijakan sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip dasar bangsa Indonesia. Hatta juga menegaskan bahwa Indonesia akan secara aktif berpartisipasi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Arti dari politik luar negeri bebas aktif adalah sebagai berikut:

  • Bebas berarti Indonesia tidak terikat oleh kepentingan atau pengaruh negara lain, melainkan berdasarkan pada kepentingan nasional sendiri.
  • Aktif berarti Indonesia tidak bersikap pasif atau isolasionis, melainkan terlibat dalam berbagai isu dan kerjasama internasional yang relevan dengan tujuan nasional.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu:

  • Landasan ideologis, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia.
  • Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi negara yang mengatur tentang kedaulatan, tujuan, dan bentuk negara serta hubungan luar negerinya.
  • Landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia telah menunjukkan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia sendiri maupun bagi dunia internasional. Beberapa contoh prestasi politik luar negeri Indonesia antara lain:

  • Menjadi salah satu inisiator Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung yang melahirkan Deklarasi Bandung sebagai dasar gerakan Non-Blok.
  • Menjadi anggota pendiri ASEAN pada tahun 1967 di Bangkok yang merupakan organisasi kerjasama regional terbesar di Asia Tenggara.
  • Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali (1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020) dan menjadi anggota tidak tetap sebanyak tiga kali (1970-1971, 1992-1993, dan 2016-2017).
  • Menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di beberapa negara seperti Kamboja, Timor Leste, Sudan Selatan, Afghanistan, Palestina, dan Myanmar.
  • Menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan pertemuan internasional seperti KTT Non-Blok, KTT Asia Afrika, KTT G-20, KTT APEC, KTT IORA, KTT OIC, dan KTT COP.