Jelaskan tantangan dan hambatan pelaksanaan pemilu di Indonesia?​

Pemilu di Indonesia adalah salah satu bentuk demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilu juga merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam menentukan arah kebijakan publik. Namun, pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Beberapa tantangan dan hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia antara lain adalah:

  • Kualitas demokrasi. Pemilu yang demokratis harus memenuhi prinsip-prinsip seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam praktiknya masih terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dapat mengganggu kredibilitas dan legitimasi hasil pemilu. Misalnya, politik uang, intimidasi, manipulasi data, penggunaan sumber daya negara, dan lain-lain.
  • Partisipasi pemilih. Pemilu yang demokratis juga harus melibatkan partisipasi aktif dan sadar dari seluruh rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun, dalam kenyataannya masih banyak pemilih yang apatis, tidak peduli, atau tidak tahu tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda, perempuan, dan kelompok marginal.
  • Transparansi dan akuntabilitas. Pemilu yang demokratis juga harus transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan dan prosesnya. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah potensi konflik atau sengketa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kendala dalam hal akses informasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait dengan pemilu. Misalnya, kurangnya keterbukaan data pemilih, logistik, anggaran, dan laporan keuangan penyelenggara pemilu.
  • Kompleksitas teknis. Pemilu yang demokratis juga harus efisien dan efektif dalam hal teknis penyelenggaraannya. Hal ini mengharuskan adanya perencanaan, koordinasi, dan evaluasi yang matang dari semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan dalam hal penyesuaian peraturan, penyederhanaan sistem, penggunaan teknologi informasi, penanganan logistik, dan penyelesaian persoalan administratif terkait dengan pemilu.
  • Kondisi sosial politik. Pemilu yang demokratis juga harus responsif dan adaptif terhadap kondisi sosial politik yang berkembang di masyarakat. Hal ini menuntut adanya sensitivitas dan fleksibilitas dari penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah pemilu. Misalnya, dampak pandemi Covid-19, isu-isu strategis nasional dan daerah, polarisasi politik, dan gerakan sosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang harus diatasi secara bersama-sama oleh semua pihak yang terkait dengan pemilu. Hal ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

Mengapa arus globalisasi dapat mengikis jiwa nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda​?