Mengapa dilarang memiliki tanah pertanian secara absentee?

Mengapa Dilarang Memiliki Tanah Pertanian Secara Absentee?

Tanah pertanian adalah sumber kehidupan bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Tanah pertanian tidak hanya menyediakan pangan, tetapi juga pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, tanah pertanian juga menjadi objek spekulasi dan akumulasi oleh sebagian orang yang tidak berkepentingan dengan sektor pertanian.

Mereka membeli tanah pertanian tanpa berniat mengelolanya secara produktif, melainkan hanya untuk menunggu kenaikan harga atau menjualnya kepada pihak lain. Praktik ini disebut sebagai kepemilikan tanah pertanian secara absentee.

Kepemilikan tanah pertanian secara absentee memiliki dampak negatif bagi sektor pertanian dan masyarakat pedesaan.

1. Menyebabkan ketimpangan distribusi tanah pertanian

Pertama, praktik ini menyebabkan ketimpangan distribusi tanah pertanian, yang berarti bahwa sebagian besar tanah dikuasai oleh sekelompok kecil orang, sementara mayoritas petani kecil tidak memiliki akses atau hanya memiliki lahan sempit. Ketimpangan ini menghambat perkembangan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

2. Mengurangi produktivitas dan efisiensi sektor pertanian

Kedua, praktik ini mengurangi produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, karena tanah yang dikuasai oleh absentee tidak dimanfaatkan secara optimal. Tanah tersebut sering dibiarkan menganggur, terlantar, atau ditanami dengan komoditas yang tidak sesuai dengan kondisi agroekologi setempat. Hal ini menyia-nyiakan potensi tanah pertanian untuk menghasilkan pangan dan pendapatan bagi masyarakat.

3. Merusak lingkungan dan sumber daya alam

Ketiga, praktik ini merusak lingkungan dan sumber daya alam, karena tanah yang dikuasai oleh absentee tidak dikelola dengan baik. Tanah tersebut rentan terhadap erosi, degradasi, pencemaran, dan konversi menjadi penggunaan lain yang tidak ramah lingkungan. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan keseimbangan ekosistem.

Oleh karena itu, dilarang memiliki tanah pertanian secara absentee, karena praktik ini merugikan sektor pertanian dan masyarakat pedesaan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menindak praktik ini, seperti dengan memberlakukan batas maksimum luas tanah pertanian yang boleh dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, melakukan redistribusi tanah kepada petani kecil yang membutuhkan, memberikan insentif kepada pemilik tanah untuk mengelola tanahnya secara produktif dan ramah lingkungan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak atas tanah.