Mengapa Indonesia tidak memilih pemerintahan berbentuk kerajaan atau kesultanan?​

Mengapa Indonesia tidak memilih pemerintahan berbentuk kerajaan atau kesultanan? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak orang, terutama mereka yang tertarik dengan sejarah dan budaya Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat kembali bagaimana Indonesia menjadi negara republik yang berdaulat dan berdiri di atas Pancasila sebagai dasar negara.

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya yang luar biasa. Sejak zaman pra-kolonial, Indonesia telah menjadi rumah bagi berbagai kerajaan dan kesultanan yang saling berinteraksi, bersaing, dan bersekutu. Beberapa contoh kerajaan dan kesultanan yang pernah ada di Indonesia adalah Majapahit, Mataram, Aceh, Banten, Banjar, Gowa, Ternate, Tidore, dan lain-lain. Masing-masing memiliki ciri khas dan pengaruhnya sendiri dalam sejarah dan perkembangan Indonesia.

Namun, kedaulatan dan keberagaman Indonesia mulai terancam ketika bangsa-bangsa Eropa datang untuk menjajah dan menguasai sumber daya alam Indonesia. Mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, hingga Jepang, mereka berusaha memecah belah dan menundukkan rakyat Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menerapkan sistem pemerintahan kolonial yang disebut dengan Hindia Belanda. Sistem ini menghapus otoritas dan kewenangan para raja dan sultan di Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan pusat yang dikendalikan oleh Belanda.

Sistem pemerintahan kolonial ini berlangsung selama lebih dari tiga abad hingga pecahnya Perang Dunia II. Pada saat itu, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Namun, Jepang juga tidak lebih baik dari Belanda. Jepang mengeksploitasi rakyat Indonesia dengan cara yang lebih kejam dan brutal. Jepang juga mencoba menghapus identitas nasional Indonesia dengan melarang penggunaan bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan organisasi-organisasi nasionalis.

Di tengah penindasan dan kesengsaraan ini, muncul semangat perjuangan dan persatuan di kalangan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Berbagai gerakan perlawanan dan pergerakan nasional bermunculan di seluruh pelosok negeri. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam memimpin pergerakan nasional adalah Bung Karno atau Soekarno. Bung Karno adalah seorang pemimpin karismatik yang memiliki visi untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu bangsa dan satu negara.

Bung Karno bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya berhasil menyusun dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Pancasila adalah lima sila atau prinsip yang menjadi landasan ideologi dan moral bagi bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila merupakan hasil dari kompromi dan konsensus antara berbagai kelompok dan aliran pemikiran yang ada di Indonesia. Pancasila mencerminkan keberagaman dan kesetaraan rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi ini juga menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Republik adalah bentuk negara yang mengakui kedaulatan rakyat dan menghormati hak-hak asasi manusia. Republik juga merupakan bentuk negara yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Indonesia tidak memilih pemerintahan berbentuk kerajaan atau kesultanan karena alasan-alasan berikut:

  • Indonesia telah mengalami penjajahan dan penindasan oleh bangsa-bangsa asing yang menggunakan sistem pemerintahan kolonial yang merampas hak-hak dan kewenangan rakyat Indonesia.
  • Indonesia memiliki keragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya yang sangat besar yang tidak dapat disatukan dalam satu kerajaan atau kesultanan yang bersifat monarki atau oligarki.
  • Indonesia memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi yang menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan sebagai bangsa dan negara yang berdiri sendiri.
  • Indonesia memiliki dasar negara yang bernama Pancasila yang mencakup nilai-nilai universal yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia.
  • Indonesia memiliki bentuk negara yang bernama republik yang menghargai hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara republik yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah pilihan dan keputusan yang bijak dan tepat bagi bangsa Indonesia. Semoga kita semua dapat menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kesatuan, dan kemajuan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar dan bermartabat.