Perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi karena alasan berikut:
- Mempertahankan keadilan dan kebebasan: Perlindungan dan penegakan hukum adalah dasar dalam menjaga keadilan dan kebebasan individu. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Penegakan hukum yang adil dan konsisten serta perlindungan hukum yang kuat membantu memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi.
- Membangun dan menjaga supremasi hukum: Supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam negara demokrasi di mana hukum berlaku untuk semua, termasuk pemerintah itu sendiri. Penegakan hukum yang efektif dan independen merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang dikecualikan dari tanggung jawab hukum. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah.
- Menjaga ketertiban dan keamanan: Perlindungan dan penegakan hukum yang kuat adalah kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan kriminal, kejahatan dapat dicegah, ditekan, dan ditindak dengan efektif. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan menjamin perlindungan bagi warga negara.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi: Keberadaan perlindungan dan penegakan hukum yang kuat memberikan kepastian hukum kepada pelaku bisnis dan investor. Dalam negara demokrasi yang memiliki sistem hukum yang stabil dan dapat diandalkan, bisnis dan investasi dapat beroperasi dengan keyakinan dan mengurangi risiko hukum. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Memperkuat legitimasi pemerintah: Perlindungan dan penegakan hukum yang efektif adalah komponen penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah. Ketika pemerintah secara konsisten menegakkan hukum dengan adil dan tidak memihak, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap keberadaan pemerintah dan keputusan yang diambilnya. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri.
Dalam sebuah negara demokrasi, perlindungan dan penegakan hukum yang efektif adalah prasyarat bagi terciptanya keadilan, kebebasan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kedua aspek ini, negara demokrasi berisiko terjerumus dalam ketidakadilan, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia.