Nilai apa yang dianut oleh sistem ekonomi komunis?

Sistem Ekonomi Komunis: Apa dan Bagaimana?

Sistem ekonomi komunis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang pernah diterapkan di beberapa negara di dunia. Sistem ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau pasar, yang mengandalkan mekanisme pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi komunis mengutamakan peran negara atau masyarakat dalam memiliki dan mengendalikan sumber daya ekonomi utama, seperti tanah, modal, dan tenaga kerja.

Tujuan dari sistem ekonomi komunis adalah untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan distribusi yang lebih merata dari kekayaan dan sumber daya. Dalam sistem ini, tidak ada perbedaan kelas sosial, tidak ada hak milik pribadi, dan tidak ada persaingan antara pelaku ekonomi. Semua keputusan mengenai produksi, distribusi, konsumsi, dan harga ditentukan oleh negara atau masyarakat secara kolektif.

Sejarah Sistem Ekonomi Komunis

Sistem ekonomi komunis berasal dari pemikiran Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895), yang merupakan tokoh utama dari aliran sosialisme ilmiah. Mereka mengkritik sistem ekonomi kapitalis, yang menurut mereka menyebabkan ketimpangan, eksploitasi, dan alienasi bagi kaum proletar (buruh) oleh kaum borjuis (pemilik modal).

Marx dan Engels menulis Manifesto Komunis pada tahun 1848, yang berisi prinsip-prinsip dasar dari komunisme. Mereka berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, dan bahwa kelas proletar harus melakukan revolusi untuk menggulingkan kelas borjuis dan mengambil alih alat-alat produksi. Mereka juga memprediksi bahwa sistem ekonomi komunis akan terwujud secara global setelah tahap transisi sosialisme.

Salah satu negara pertama yang menerapkan sistem ekonomi komunis adalah Uni Soviet (1917-1991), yang dipimpin oleh Vladimir Lenin (1870-1924) dan kemudian Joseph Stalin (1878-1953). Mereka mengadopsi ide-ide Marx dan Engels, tetapi juga menambahkan konsep-konsep sendiri, seperti diktator proletar, partai tunggal, dan kolektivisasi pertanian.

Selain Uni Soviet, beberapa negara lain yang pernah atau masih menganut sistem ekonomi komunis adalah Republik Rakyat Tiongkok (sejak 1949), Korea Utara (sejak 1948), Kuba (sejak 1959), Vietnam (sejak 1976), Kamboja (1975-1979), dan Laos (sejak 1975).

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Komunis

Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum dari sistem ekonomi komunis:

  • Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Baik dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga penetapan harga.
  • Tidak ada kebebasan dalam berusaha, karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui negara. Seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara atau masyarakat.
  • Tidak ada perbedaan kelas sosial, karena semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perekonomian. Tidak ada orang kaya atau miskin, karena semua hasil produksi dibagi rata sesuai dengan kebutuhan.
  • Tidak ada persaingan antara pelaku ekonomi, karena semua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada insentif atau motivasi individu untuk berinovasi atau meningkatkan produktivitas.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Komunis

Seperti halnya sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi komunis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Kelebihan:

  • Dapat mengurangi atau menghapus ketimpangan ekonomi dan sosial, karena semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam perekonomian.
  • Dapat menghindari krisis ekonomi, karena tidak ada fluktuasi permintaan dan penawaran, serta tidak ada spekulasi atau monopoli pasar.
  • Dapat meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas sosial, karena semua orang mendapatkan pelayanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Kekurangan:

  • Mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia, karena semua orang harus tunduk pada keputusan negara atau masyarakat. Tidak ada ruang untuk berekspresi, berpendapat, atau beragama sesuai dengan keinginan individu.
  • Menghambat perkembangan ekonomi, karena tidak ada insentif atau motivasi individu untuk berinovasi atau meningkatkan produktivitas. Tidak ada ruang untuk kreativitas, kewirausahaan, atau penelitian ilmiah.
  • Menimbulkan birokrasi dan korupsi, karena semua keputusan ekonomi bergantung pada negara atau masyarakat. Tidak ada mekanisme kontrol atau akuntabilitas yang efektif untuk mengawasi kinerja pejabat atau pengelola sumber daya.