Sebutkan yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kesetaraan/kedudukan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki​

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian banyak orang adalah kesetaraan/kedudukan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk menjamin hak-hak dan kesempatan yang sama bagi kedua kelompok ini? Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam hal ini:

  • Menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keluarga.
  • Membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 1998. Kementerian ini bertugas untuk merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian ini juga berperan sebagai advokat dan fasilitator bagi perempuan dan anak dalam mengakses sumber daya dan layanan publik.
  • Mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (PUG). Peraturan ini mengamanatkan agar semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat memperhatikan aspek gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari pembangunan.
  • Menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan (RAN PP) pada tahun 2010. Rencana ini merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Rencana ini mencakup tujuh isu strategis, yaitu: akses dan kontrol atas sumber daya; partisipasi politik; kekerasan terhadap perempuan; kesehatan reproduksi; pendidikan; ketenagakerjaan; dan perlindungan sosial.
  • Mengadopsi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam hal menentukan kewarganegaraan anak mereka. Sebelumnya, anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya.