20 Latihan Soal CPNS Wawasan Kebangsaan Tema Pancasila

Kuis Interaktif Pancasila (Tingkat Perguruan Tinggi)

Jawablah pertanyaan pilihan ganda di bawah ini. Klik tombol “Tampilkan Jawaban” untuk melihat jawaban dan penjelasannya.

Soal Pilihan Ganda

1. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang fundamental. Dalam konteks filsafat hukum, Pancasila dapat dipahami sebagai Grundnorm atau norma dasar. Implikasi dari kedudukan ini adalah:

a. Pancasila hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi warga negara. b. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. c. Pancasila dapat diubah melalui referendum nasional jika mayoritas rakyat menghendaki. d. Pancasila hanya relevan dalam konteks ideologi politik, bukan hukum.

2. Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna universalitas nilai kemanusiaan. Dalam implementasinya di era globalisasi dan digital, tantangan utama yang relevan dengan sila ini adalah:

a. Peningkatan nasionalisme sempit yang mengabaikan hak asasi manusia global. b. Penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian yang merusak martabat manusia. c. Dominasi budaya asing yang mengikis nilai-nilai lokal. d. Ketidakmampuan bersaing dalam pasar ekonomi global.

3. Konsep “persatuan Indonesia” dalam Pancasila tidak berarti penyeragaman, melainkan persatuan dalam keberagaman. Manifestasi paling konkret dari konsep ini dalam sistem politik Indonesia adalah:

a. Sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat. b. Pengakuan dan penghormatan terhadap otonomi daerah dan kebhinekaan budaya. c. Pemberlakuan satu bahasa nasional dan pelarangan bahasa daerah. d. Pembatasan hak-hak minoritas demi kepentingan mayoritas.

4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti bahwa pembangunan nasional harus:

a. Mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya. b. Berorientasi pada pencapaian tujuan material semata. c. Berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, meliputi aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. d. Mengadopsi sepenuhnya model pembangunan dari negara maju.

5. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat digambarkan sebagai:

a. UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi yang tidak terikat oleh Pancasila. b. Pancasila adalah pokok kaidah fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang menjiwai UUD 1945. c. Keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam hierarki perundang-undangan. d. UUD 1945 merupakan penjabaran detail dari setiap sila Pancasila.

6. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), Pancasila memiliki kekhasan yang membedakannya dari konsep HAM Barat. Kekhasan tersebut terletak pada:

a. Penekanan pada hak individu secara mutlak tanpa batasan. b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap hak orang lain dan nilai-nilai ketuhanan. c. Pengutamaan hak kolektif di atas hak individu. d. Adanya pembatasan HAM yang sangat ketat oleh negara.

7. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila memiliki implikasi terhadap kehidupan beragama di Indonesia, yaitu:

a. Mewajibkan seluruh warga negara untuk memeluk satu agama yang sama. b. Memberikan kebebasan beragama namun melarang pendirian tempat ibadah baru. c. Menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, serta mendorong kerukunan antarumat beragama. d. Menempatkan agama sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri negara.

8. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara di era modern menghadapi tantangan berupa maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini paling bertentangan dengan sila:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Persatuan Indonesia. c. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

9. Pancasila sebagai etika politik mengandung makna bahwa setiap kebijakan dan tindakan politik harus:

a. Semata-mata berorientasi pada pencapaian kekuasaan. b. Didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai luhur Pancasila. c. Mengutamakan kepentingan partai politik di atas kepentingan rakyat. d. Bebas dari intervensi nilai-nilai agama dan moral.

10. Peran Pancasila dalam menjaga ketahanan nasional di era globalisasi adalah:

a. Menjadi benteng ideologi yang menutup diri dari pengaruh luar. b. Sebagai filter terhadap ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. c. Mendorong adopsi penuh budaya dan sistem politik global. d. Mengurangi interaksi dengan negara lain untuk menghindari ancaman.

11. Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” menekankan pada:

a. Sistem demokrasi liberal dengan suara mayoritas mutlak. b. Kepemimpinan tunggal yang otoriter. c. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. d. Perwakilan rakyat yang hanya berfungsi sebagai stempel pemerintah.

12. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki hubungan erat dengan Pancasila, khususnya dalam sila:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. c. Persatuan Indonesia. d. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

13. Salah satu ancaman ideologi terhadap Pancasila di era kontemporer adalah ekstrimisme yang mengatasnamakan agama. Ancaman ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip Pancasila, terutama sila:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam konteks toleransi dan pluralisme). b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. c. Persatuan Indonesia. d. Semua jawaban di atas benar.

14. Dalam sejarah perumusan Pancasila, peran Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sangat krusial karena:

a. BPUPKI secara langsung mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. b. BPUPKI merupakan forum di mana gagasan dasar negara, termasuk Pancasila, pertama kali digali dan dirumuskan. c. BPUPKI bertugas untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang merdeka. d. BPUPKI adalah lembaga yang mengesahkan UUD 1945.

15. Perbedaan mendasar antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah:

a. Dasar negara mengatur kehidupan bernegara, pandangan hidup mengatur kehidupan individu. b. Dasar negara bersifat statis, pandangan hidup bersifat dinamis. c. Dasar negara adalah norma hukum tertinggi, pandangan hidup adalah nilai-nilai moral dan etika. d. Tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya.

16. Implementasi nilai-nilai Pancasila di sektor publik, khususnya dalam pelayanan masyarakat, seharusnya tercermin dalam sikap:

a. Birokrasi yang kaku dan berorientasi pada prosedur. b. Pelayanan yang diskriminatif berdasarkan status sosial. c. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan berpihak pada kepentingan umum tanpa membedakan. d. Mengutamakan efisiensi biaya di atas kualitas pelayanan.

17. Tantangan globalisasi yang paling relevan dengan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah:

a. Peningkatan interaksi budaya antarnegara. b. Munculnya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kaya dan miskin akibat liberalisasi pasar. c. Kemudahan akses informasi dan teknologi. d. Peningkatan mobilitas penduduk antarnegara.

18. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki fungsi utama sebagai:

a. Alat legitimasi kekuasaan pemerintah semata. b. Pedoman dan arah bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. c. Simbol persatuan yang tidak memiliki implikasi praktis. d. Doktrin politik yang harus dihafal tanpa pemahaman.

19. Salah satu ciri khas Demokrasi Pancasila yang membedakannya dari demokrasi liberal adalah:

a. Penekanan pada hak-hak individu yang absolut. b. Pengambilan keputusan melalui voting mayoritas tanpa musyawarah. c. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta musyawarah mufakat yang dilandasi hikmat kebijaksanaan. d. Kebebasan berpendapat tanpa batas dan tanggung jawab.

20. Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengamanatkan bahwa pembangunan dan hasil-hasilnya harus:

a. Dinikmati oleh sebagian kecil kelompok elit. b. Terdistribusi secara merata untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. c. Berfokus pada peningkatan kekayaan individu. d. Hanya menguntungkan daerah-daerah perkotaan.

Soal Esai

Berikut adalah soal esai dari versi sebelumnya, tanpa fitur sembunyi/tampil jawaban.

1. Jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Sebutkan dan analisis tiga karakteristik penting yang menunjukkan keterbukaan Pancasila, serta berikan contoh konkret bagaimana karakteristik tersebut relevan dalam menghadapi dinamika sosial-politik kontemporer.

Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena ia tidak bersifat dogmatis dan kaku, melainkan mampu berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan aspirasi masyarakat tanpa kehilangan jati diri fundamentalnya. Keterbukaan ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan adaptif di tengah perubahan global.

Tiga karakteristik penting yang menunjukkan keterbukaan Pancasila adalah:

Nilai Dasar Bersifat Universal dan Abadi: Pancasila memiliki nilai-nilai dasar (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan) yang bersifat universal dan abadi, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai ini bukan doktrin yang kaku, melainkan prinsip-prinsip yang dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan sesuai dengan konteks zaman.
Relevansi Kontemporer: Dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim atau pandemi, nilai kemanusiaan Pancasila mendorong solidaritas internasional dan kerja sama lintas batas, menunjukkan bahwa nilai ini melampaui sekat-sekat nasional.
Bersifat Fleksibel dan Adaptif: Pancasila mampu menerima dan mengakomodasi perkembangan baru tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Ia tidak memaksakan dogma atau doktrin tertentu, melainkan memberikan ruang bagi interpretasi dan pengembangan pemikiran yang konstruktif.
Relevansi Kontemporer: Di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, Pancasila tidak menghambat adopsi teknologi atau inovasi. Sebaliknya, nilai-nilai Pancasila (misalnya, keadilan sosial) justru dapat menjadi filter etis dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi agar tidak menciptakan kesenjangan baru atau merugikan kemanusiaan.
Mengandung Dimensi Realitas, Idealitas, dan Fleksibilitas (Normatif):
- Dimensi Realitas: Pancasila berakar pada nilai-nilai dan pengalaman bangsa Indonesia, mencerminkan realitas sosiokultural dan religius masyarakatnya.
- Dimensi Idealitas: Pancasila mengandung cita-cita masa depan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, seperti masyarakat yang adil dan makmur.
- Dimensi Fleksibilitas (Normatif): Pancasila memiliki kemampuan untuk dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perumusan kebijakan maupun perilaku individu.
Relevansi Kontemporer: Dalam konteks pluralisme agama dan etnis, dimensi realitas Pancasila mengakui keberagaman yang ada. Dimensi idealitasnya mendorong terwujudnya toleransi dan kerukunan. Sementara dimensi fleksibilitasnya memungkinkan perumusan kebijakan yang inklusif, seperti program-program afirmasi untuk kelompok rentan, tanpa harus mengubah sila-sila dasar.

Dengan karakteristik ini, Pancasila tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga kompas moral dan ideologi yang relevan untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

2. Demokrasi Pancasila seringkali dihadapkan pada kritik terkait implementasinya yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Analisislah dua tantangan utama dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila secara substansial di Indonesia pada era digital saat ini, dan berikan solusi konkret untuk mengatasi tantangan tersebut.

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, mengedepankan musyawarah mufakat, kekeluargaan, serta keadilan sosial. Namun, dalam implementasinya, terutama di era digital, terdapat tantangan signifikan yang menghambat terwujudnya Demokrasi Pancasila secara substansial.

Dua tantangan utama dan solusinya adalah:

Tantangan: Polarisasi Sosial dan Penyebaran Disinformasi melalui Media Digital.
Analisis: Era digital, dengan kemudahan akses informasi dan platform media sosial, telah memfasilitasi pembentukan “echo chambers” dan “filter bubbles” yang memperkuat pandangan kelompok sendiri dan menyebarkan disinformasi atau hoaks. Hal ini seringkali berujung pada polarisasi ekstrem dalam masyarakat, konflik horizontal, dan terkikisnya semangat musyawarah mufakat karena masyarakat cenderung enggan mendengarkan atau memahami pandangan yang berbeda. Keadilan sosial juga terancam ketika narasi kebencian atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu menyebar luas.

Solusi Konkret:
- Literasi Digital dan Kritis: Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus gencar menggalakkan program literasi digital yang tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, mengidentifikasi hoaks, dan memahami bias informasi.
- Penguatan Media Massa yang Kredibel: Mendukung dan memperkuat peran media massa profesional yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sebagai penyeimbang informasi di tengah banjir konten digital.
- Regulasi yang Efektif namun Tidak Represif: Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mampu menindak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tanpa membatasi kebebasan berekspresi yang konstruktif. Regulasi ini harus transparan dan akuntabel.
- Platform Digital Bertanggung Jawab: Mendorong platform media sosial untuk lebih bertanggung jawab dalam memoderasi konten dan mengembangkan algoritma yang tidak hanya memprioritaskan “engagement” tetapi juga penyebaran informasi yang sehat dan akurat.
Tantangan: Kesenjangan Partisipasi dan Akses Digital dalam Proses Demokrasi.
Analisis: Meskipun digitalisasi menawarkan potensi partisipasi yang lebih luas, faktanya masih terdapat kesenjangan digital (digital divide) di Indonesia. Masyarakat di daerah terpencil, kelompok ekonomi lemah, atau lansia mungkin memiliki akses terbatas terhadap internet dan perangkat digital. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan publik yang semakin banyak beralih ke platform digital, sehingga prinsip kerakyatan yang mengedepankan partisipasi seluruh elemen bangsa tidak tercapai secara merata. Keadilan sosial tercederai karena suara sebagian masyarakat tidak terwakili.

Solusi Konkret:
- Pemerataan Infrastruktur Digital: Pemerintah harus mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur internet hingga ke pelosok daerah, memastikan akses yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Edukasi dan Pelatihan Digital Inklusif: Menyediakan program edukasi dan pelatihan digital yang menyasar kelompok-kelompok yang kurang terlayani, termasuk pelatihan penggunaan platform partisipasi publik online.
- Desain Platform Partisipasi yang Aksesibel: Mengembangkan platform e-governance dan e-partisipasi yang user-friendly, inklusif, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat (tidak hanya smartphone/komputer canggih) serta mempertimbangkan kebutuhan kelompok disabilitas.
- Kombinasi Partisipasi Digital dan Konvensional: Tetap mempertahankan dan memperkuat saluran partisipasi konvensional (misalnya, pertemuan tatap muka, kotak saran fisik) sebagai pelengkap partisipasi digital, untuk memastikan bahwa semua suara dapat didengar, terlepas dari tingkat akses digital mereka.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Demokrasi Pancasila dapat diwujudkan secara lebih substansial, memastikan bahwa nilai-nilai musyawarah mufakat dan keadilan sosial benar-benar tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital.