Pengertian Demokrasi: Teori, Ciri dan Tujuan

TEORI DEMOKRASI

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik, bagi seluruh sistem organisasi yang ada. Maka sistem pemerintahan tersebut juga memiliki beberapa teori demokrasi, sebagai uraian lengkap dari demokrasi itu sendiri.

Sistem pemerintahan demokrasi sudah ada sejak zaman dahulu, dan juga dianut oleh negara Indonesia sampai saat ini. Dalam teori demokrasi terdapat beberapa jenis demokrasi yang diaplikasikan di suatu negara.

Bacaan Lainnya

Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi secara umum adalah kekuasaan atau kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, atau sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Pengertian dari demokrasi menurut para ahli diuraikan seperti di bawah ini:

1. Joseph A. Schmeter 

Adalah sebuah perencanaan institusional yang mencapai keputusan politik, yang dimana beberapa individu mendapatkan kekuasaan dalam memutuskan perjuangan yang kompetitif berdasarkan suara dari rakyat.

2. Sidney Hook 

Adalah sebentuk pemerintahan yang dimana keputusan-keputusan pada suatu pemerintahan, berasal dari rakyat secara bebas.

 3. Philippe C. Schmitter

Adalah sistem pemerintahan yang dimana yang dimana pihak pemerintahnya dimintai tanggung jawab, atas beberapa tindakan dari mereka yang ada di wilayah publik oleh warga negara. 

Mereka bertindak secara langsung melalui sebuah kerjasama dan juga kompetisi dengan para wakilnya yang sudah terpilih. 

4. Henry B. Mayo

Adalah sistem politik yang merupakan suatu sistem yang memperlihatkan kebijakan umum, yang ditentukan berdasarkan mayoritas wakil yang diawasi dengan lebih efektif oleh rakyat dalam pemilihannya secara berkala.

Hal itu juga atas dasar prinsip di dalam kesamaan politik serta diselenggarakannya suasana yang terjamin kebebasan berpolitik.

5. Harris Soche

Adalah bentuk pemerintahan rakyat, yang dimana karena hal itu maka kekuasaan pemerintah melekat erat di diri rakyat, dan akan menjadi hak banyak orang atau rakyat dalam mengatur, melindungi dan juga mempertahankan diri dari paksaan, serta pemerkosaan dari orang lain.

Bisa juga dari sebuah badan yang diberi kekuasaan untuk memerintah atau memiliki hak perintah.

6. C.F Strong

Adalah sistem pemerintahan yang mayoritasnya adalah anggota dewasa, yang berasal dari masyarakat politik yang juga ikut serta dalam sistem perwakilan dan menjamin bahwa pemerintah akhirnya akan mempertanggungjawabkan, tindakan pada mayoritas tersebut.

Ada satu definisi dari demokrasi yang dianggap populer sejak dulu, yang pernah dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yaitu sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat.

Pemerintahan yang berasal dari rakyat adalah pemerintahan negara yang memperoleh mandatnya dari rakyat, dalam menyelenggarakan perintah. Pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat artinya negara yang dijalankan oleh rakyat itu sendiri.

Pengertian lainnya dari pemerintahan rakyat adalah pemerintahan yang menghasilkan serta menjalankan beberapa kebijakan, yang nantinya akan diarahkan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat tersebut.

Teori Demokrasi

Beberapa teori demokrasi yang juga harus Anda ketahui, diantaranya yaitu:

1. Teori Demokrasi Klasik

Demokrasi dalam arti klasik awalnya muncul di Yunani yaitu abad ke-5 SM. Saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, artinya rakyat berkumpul di suatu tempat untuk membahas berbagai permasalahan kenegaraan.

Bentuk demokrasi klasik ini muncul dari sebuah pemikiran aliran, yang dikenal dengan pandangan a tree partite classification of state, yang memberi perbedaan atas bentuk negara yang ideal sebagai bentuk negara klasik tradisional.

Prinsip dasar teori demokrasi klasik ini adalah setiap penduduk harus menikmati persamaan politik, supaya mereka bebas mengatur atau memimpin atau bahkan dipimpin dengan cara bergantian.

2. Teori Demokrasi Civic Virtue

Pericles merupakan seorang negarawan yang memiliki jasa dalam hal demokrasi. Beberapa prinsip pokok yang dikembangkan olehnya diantaranya adalah:

  • Kesetaraan warga negara
  • Kebajikan bersama
  • Kemerdekaan
  • Penghormatan pada hukum dan keadilan

Prinsip dari kebajikan bersama akan menuntuk setiap warga negaranya untuk mengabdikan dirinya secara penuh kepada negara. Serta untuk menempatkan kepentingan republik dan bersama di atas kepentingan keluarga dan kepentingan diri sendiri.

Pada masa Pericles tersebut, kemudian mulai diterapkan demokrasi langsung yang dapat diterapkan karena jumlah penduduk di suatu negara masih terbatas. Jumlahnya kurang dari 300 ribu jiwa, luas wilayahnya kecil, dan struktur sosialnya pun masih sederhana.

Namun mereka semua terlibat secara langsung di dalam proses kenegaraan tersebut.

3. Teori Demokrasi Social Contract

Teori kontrak sosial telah berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran zaman pencerahan, yang ditandai dengan adanya humanisme, realisme, dan rasionalisme, yang akan menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia.

Pemikiran bahwa manusia adalah sumber dari kewenangan dengan jelas menunjukkan bahwa kepercayaan pada manusia, dalam mengelola serta mengatasi kehidupan bernegara dan berpolitik. 

Sedangkan dalam perspektif kesejarahan, zaman pencerahan ini merupakan reaksi dan koreksi atas zaman yang sebelumnya yang disebut dengan zaman pertengahan. Meskipun begitu, pemikiran yang muncul di zaman pencerahan ini tidak semuanya dalam kondisi baru.

Dalam membangun sebuah teori kontrak sosial, para ahli memulainya dengan konsep kodrat manusia dan beberapa konsep alamiahnya, hak alamiah serta hukum alamiah. Manusia yang satu sama dengan manusia yang lainnya secara kodrati.

Dalam menghindari kondisi yang memiliki beberapa hak istimewa, yang menekan orang lain yang menyebabkan adanya ketidaktoleranan serta tidak stabil, maka dibuatlah kontrak sosial oleh masyarakat.

Pembentukannya dilakukan oleh kehendak bebas dari semuanya, untuk memantapkan keadilan serta memenuhi moralitas yang paling tinggi.

4. Teori Demokrasi Trias Politica  

Trias politica atau pemisahan kekuasaan, yang dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan di seluruh pemerintah yang berdaulat, tak akan bisa diserahkan kepada orang yang sama sehingga harus dipisahkan.

Pemisahan dilakukan menjadi dua/lebih kesatuan yang kuat dan bebas dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang dilakukan oleh pihak penguasa. Maka diharapkan hak asasi warga negara akan menjadi lebih terjamin.

Terdapat tiga kekuasaan dari kekuatan negara yang dimana negara tak terpusat di tangan seorang raja sebagai penguasa tunggal, berikut ini tiga bagian kekuasaan tersebut:

  • Legislatif, yang merupakan kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang.
  • Legislatif yaitu kekuasaan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang.
  • Eksekutif, adalah kekuasaan dalam menjalankan undang-undang.

Ide pemisahan kekuasaan ini tujuannya adalah untuk memelihara kebebasan dalam berpolitik, yang tak akan terwujud jika adanya keamanan dalam masyarakat di dalam negeri. 

Satu orang atau sebuah lembaga akan mendominasi kekuasaan, dan merusak keamanan dari rakyat tersebut jika hanya terpusat padanya. 

Maka supaya pemusatan kekuasaan ini tidak terjadi, harus ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah dominasi kekuasaan pada kekuasaan yang lainnya.

Demokrasi Komunis dan Demokrasi Liberalis Kapitalis

Berikut ini pengertian dari demokrasi komunis dan demokrasi liberalis kapitalis dengan lengkap:

1. Demokrasi Komunis

Merupakan jenis demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan suatu prinsip agama yang dianggap sebagai candu yang akan membuat banyak orang berangan-angan saja.

Demokrasi ini juga membatasi suatu pemikiran yang nyata dan rasional. Demokrasi ini muncul karena adanya komunisme, yang merupakan sebuah ideologi yang dipakai oleh partai komunis yang terdapat di seluruh dunia.

Komunis internasional merupakan sebuah racikan ideologi yang berasal dari sebuah pemikiran Lenin, yang disebut dengan Marxisme-Leninisme.

Beberapa gagasan yang berasal dari Lenin diantaranya yaitu:

  • Melihat pentingnya peran dari kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi, dan Marx hanya melihat peran dari kaum buruh saja.
  • Melihat peran partai politik militan yang terdiri dari professional revolutionaries, dalam memimpin kaum proletar serta merumuskan beberapa cara dalam merebut kekuasaan.

Sedangkan pendapat dari Marx adalah kaum protelar itu nanti akan bangkit sendiri.

  • Melihat imperialisme sebagai tanda untuk memperpanjang hidup kapitalisme, sehingga kapitalisme hingga saat itu belum mati. Pendapat lain dari Marx adalah puncak perkembangannya akan menemui ajal, kemudian diganti oleh komunisme.

Komunisme yang merupakan anti kapitalisme akan menggunakan sistem sosialismenya sebagai alat kekuasaan, yang dimana kepemilikan modal atas individu ini akan sangat dibatasi.

Negara Amerika identik dengan kapitalisme sedangkan negara Rusia identik sekali dengan komunisme. Komunisme bisa diselenggarakan di satu negara yaitu Uni Soviet, dan hal itu dianggap menyimpang dari ajaran Marx.

Pada masa itu munculah Komunisme Internasional, yang dimana Moskow telah menjadi pusat komunisme. Kebijakan Moskow ini merupakan sebuah kebijakan dalam dunia komunis.

2. Demokrasi Barat (Liberal-Kapitalis)

Sebuah demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi, dibanding dengan badan eksekutif disebut dengan demokrasi barat atau liberal kapitalis. Namun untuk demokrasi liberal ini lebih menekankan pengakuan hak untuk negara.

Baik pengakuan secara individu maupun masyarakatnya. Hal itu bertujuan untuk menjaga tingkat representasi warga negara serta melindunginya dari tindakan kelompok atau negara yang lain. 

Dalam demokrasi liberal ini terdapat keputusan mayoritas yang berasal dari proses perwakilan secara langsung. 

Hal ini berlaku dalam sebagian besar bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada beberapa pembatasan, supaya keputusan pemerintah tak melanggar kemerdekaan dan hak individu seperti yang tercantum di dalam konstitusi.

Ciri dari demokrasi liberal diantaranya yaitu:

  • Kontrol pada negara, alokasi sumber daya alam dan manusia yang masih bisa dikontrol.
  • Kekuasaan eksekutif akan dibatasi secara konstitutional.
  • Kekuasaan eksekutif juga akan dibatasi oleh peraturan perundangan.
  • Kelompok minoritas baik dalam agama atau etnis boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.

Pengertian lain dari kapitaslisme adalah perbuatan individu yang besar, dan melibatkan kontrol pada beberapa sumber finansial yang luas dan menghasilkan kekayaan pada seseorang. 

Sebagai hasil dari spekulasi, peminjaman uang, serta perusahaan yang komersial. Pengertian lain dari kapitalisme adalah sistem perekonomian, yang ada di suatu organisasi dari penerima upah yang bebas dan legal.

Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang, dari pemilik modal serta agennya. 

Pengertian kapitalisme secara sederhana adalah usaha dalam mencari keuntungan, serta keuntungan yang bisa diperbaharui selamanya dengan usaha kapitalis yang dilakukan terus menerus.

Ciri-ciri Demokrasi

Dilakukannya demokrasi ini adalah untuk kebutuhan masyarakat umum supaya bisa terpenuhi. Pengambilan kebijakan dari negara demokrasi bergantung pada keinginan serta aspirasi rakyat secara umum.

Penentuan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat di dalam negara demokrasi, akan tercipta sebuah kepuasan pada rakyatnya. Negara yang menerapkan demokrasi sudah memenuhi ciri sebagai berikut:

Memiliki Perwakilan Langsung dari Rakyat

Indonesia memiliki lembaga legislatif yang disebut dengan DPR yang dipilih dari Pemilu atau Pemilihan Umum. Maka segala macam urusan negara, kekuasaan serta kedaulatan rakyatnya akan diwakilkan melalui anggota DPR.

Keputusan yang Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara

Semua keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan berlandaskan pada asipirasi, dan kepentingan warga negaranya. Jadi tak hanya semata-mata menjadi kepentingan pribadi/kelompok saja. Hal itu dilakukan juga untuk mencegah munculnya korupsi.

Menerapkan Ciri Konstitusional

Hal ini berhubungan langsung dengan kehendak, kepentingan dan juga kekuasaan dari rakyat. Hal itu pun tercantum di dalam penetapan hukum atau yang disebut dengan undang-undang. Hukum yang tercipta harus diterapkan dengan adil.

Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat yang berupa pemilihan umum juga harus digelar secara berkala supaya terpilih pemimpin/perwakilan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Adanya Sistem Kepartaian

Partai merupakan sarana atau media dalam melaksanakan sebuah sistem demokrasi. Adanya partai ini maka rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat yang fungsinya adalah sebagai penerus aspirasi.

Tujuannya supaya pemerintah bisa mengontrol kerja pemerintahan, dan apabila ada penyimpangan maka wakil rakyat bisa mengambil sebuah tindakan secara hukum.

Tujuan dari Demokrasi

Pada umumnya tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur yang memiliki konsep untuk mengedepankan kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Dalam konsep tersebut, tujuan dari demokrasi di dalam kehidupan bernegara mencakup kebebasan dalam berpendapat serta kedaulatan rakyat. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Kebebasan Berpendapat

Memberi kebebasan dalam berpendapat serta berekspresi, dan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi rakyatnya memiliki kebebasan dalam berpendapat dalam memberi pendapat serta menyuarakan aspirasi serta ekspresi mereka.

Hal inilah yang sifatnya fundamental untuk negara demokrasi. Penjaminan hak dasar tersebut dilakukan dengan cara terbuka dan menjadi cara dalam mengungkap serta mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud.

2. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Tujuan lainnya yaitu untuk menciptakan keamanan, ketertiban serta ketentraman yang ada di lingkungan masyarakat. 

Demokrasi juga akan menjamin hak setiap warganya dan mengedepankan musyawarah, dalam memecahkan solusi bersama supaya terjalin keamanan bersama dalam lingkungan masyarakat.

3. Mendorong Masyarakat Supaya Aktif dalam Pemerintahan

Demokrasi akan selalu mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan di setiap proses pemerintahan. Mulai dari pemilihan umum secara langsung, sampai memberikan aspirasi rakyat yang terkait dengan kebijakan publik.

Rakyat yang didorong secara aktif untuk terlibat di bidang politik untuk memajukan kinerja pemerintah negara itu sendiri. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan, akan membuat setiap warganya lebih bertanggung jawab dalam perannya sendiri.

4. Membatasi Kekuasaan dari Pemerintah

Kekuasaan paling tinggi dalam negara yang menganut sistem demokrasi ada di tangan rakyat. Rakyat juga berhak memberi aspirasi serta kritik dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah.

Supaya akhirnya tak menciptakan kekuasaan yang absolut atau yang disebut dengan diktator. 

Adanya demokrasi diharapkan bisa menciptakan pemerintah yang memiliki tanggung jawab, yang hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan dari rakyatnya.

Rakyat juga bisa menilai dan menuntut jika ada ketidaksesuaian, antara kebijakan dengan kebutuhan yang telah dirumuskan. Rakyat juga bisa mengajukan tuntutan jika pemerintah melakukan penyelewengan pada kebijakan yang dibuat.

5. Mencegah Perselisihan

Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Nantinya diharapkan akan mencegah perselisihan antar kelompok, dengan adanya demokrasi ini dan bisa menyelesaikan masalah dengan damai.

Teori demokrasi memiliki banyak perbedaan dan sifatnya saling bertolak belakang. Dalam teori demokrasi ini masih banyak kekurangan, tetapi praktiknya tergantung dari negeranya tersebut.

Baca juga:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan