Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan – Cara seseorang dalam melihat diri sendiri serta lingkungannya, yang akan memengaruhi pikiran atau kognitif, perilaku atau konatif serta sikap atau afektif disebut dengan paradigma. Pancasila sebagai paradigma pembangunan juga ikut mempengaruhi cara berpikir bangsa Indonesia.
Keniscayaan bahwa paradigma terus muncul di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pada setiap zaman. Perubahan itu akan diikuti oleh sebuah paradigma, baik yang positif maupun negatif.
Daftar Isi
Pengertian Paradigma
Sebuah cara pandang yang dilakukan oleh setiap individu pada apa yang ada di lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun diri sendiri merupakan pengertian dari paradigma.
Pengertian lain dari paradigma adalah sejumlah konsep, asumsi, praktik dan nilai yang diterapkan, dengan memandang realitas pada sebuah komunitas yang sama terutama dalam hal disiplin intelektual.
Kata dari paradigma itu sendiri berasal dari Inggris di abad pertengahan, yang juga menjadi kata pinjaman dari bahasa latin di tahun 1483. Artinya yaitu sebagai model atau pola, sedangkan arti kata paradigma dari Yunani adalah membandingkan atau berdampingan.
Paradigma akan mempengaruhi pemikiran, tingkah pola, dan juga sikap seseorang dalam memandang sesuatu. Kemudian munculah sebuah konsep yang terbentuk dan pada akhirnya dipercaya oleh setiap orang.
Paradigma juga berhubungan dengan disiplin intelektual dari suatu cabang pengetahuan. Banyak juga paradigma yang berasal dari fenomena sosial, yang memiliki sifat menghakimi suatu kelompok. Fenomena sosial ini adalah kajian yang sifatnya subjektif dan memihak pada suatu pihak tertentu.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional
Pengertian pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah pancasila yang isinya adalah anggapan dasar, yang merupakan kerangka dari sebuah keyakinan yang fungsinya yaitu sebagai acuan.
Ditambah dengan pedoman yang berada di dalam pengawasan, perencanaan, pemanfaatan hasil pembangunan nasional dan juga pelaksanaan. Contoh dari pancasila dalam pembangunan nasional diantaranya yaitu:
- Pembangunan tak boleh memiliki sifat pragmatis, yang dimana pembangunan tersebut tak hanya mementingkan suatu tindakan yang nyata serta mengabaikan pertimbangan etnis.
- Pembangunan juga tak boleh memiliki sifat ideologis, yang dimana secara mutlak akan melayani suatu ideologi lainnya dengan mengabaikan manusia secara nyata.
- Pembangunan harus menghormati HAM, artinya pembangunan tak boleh mengorbankan manusia tetapi harus menghormati harkat serta martabat suatu bangsa.
- Pembangunan harus dilaksanakan dengan cara yang lebih demokratis, artinya harus melibatkan seluruh masyarakat dan menjadi tujuan pembangunan dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.
- Pembangunan akan diprioritaskan pada sebuah penciptaan dalam taraf hidup keadilan sosial, dengan mengutamakan mereka yang lemah dalam menghapus kemiskinan yang struktural.
Maksud dari kemiskinan yang struktural ini adalah suatu kemiskinan yang muncul bukan dari sikap malas individu atau warga negara Indonesia, tetapi disebabkan oleh adanya struktur sosial yang tak adil.
Makna pembangunan nasional adalah serangkaian upaya yang berkesinambungan, dan meliputi seluruh aspek yang ada seperti ekonomi, budaya, politik, hankam dan juga sosial. Dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Dalam hakekatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan untuk manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.
Wujud dari manusia seutuhnya ini adalah manusia atau masyarakat Indonesia, yang memiliki ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas serta terampil, disiplin, berakhlak mulia, memiliki tanggung jawab, sehat jasmani rohani, dan bisa membangun diri untuk bangsanya.
Dalam mencapai tujuan nasional seperti yang ada dalam alinea ke-4 dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang makmur serta adil lahir dan batin.
Atas dasar dari pancasila serta UUD 1945 di dalam wadah negara kesatuan RI, serta lingkup pergaulan internasional yang berdaulat dan juga merdeka.
Tujuan nasional yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945, diantaranya sebagai berikut:
- Melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
- Melaksanakan ketertiban dunia yang memiliki dasar atas perdamaian abadi, kemerdekaan, dan juga keadilan sosial.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK
Perkembangan IPTEK yang semakin pesat saat ini juga bisa memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan serta budaya bangsa. Bisa memberi pengaruh yang positif tapi bisa juga memberi pengaruh yang negatif.
Terutama di era modern sekarang ini, masuknya IPTEK akan membawa nilai asing dan bisa memengaruhi gaya hidup masyarakat, disadari ataupun tidak. Sikap dan pikiran kita pun mau tidak mau akan terpengaruh dengan datangnya IPTEK tersebut.
IPTEK juga bisa membantu manusia serta memudahkan kehidupan manusia. IPTEK juga penting dalam bidang pendidikan dan tak bisa dipisahkan. Hubungan keduanya sangat erat, karena pendidikan akan dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK dan bisa menjadi materi pengajaran.
Supaya IPTEK bisa membantu kita dan memudahkan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, maka gunakanlah IPTEK dengan cara yang tepat. Dalam perkembangannya, memang dibutuhkan landasan yang tak merugikan manusia, dan bisa mengurang efek/dampak negatifnya.
Maka IPTEK harus berlandasakan nilai pancasila, dengan sila demi sila di dalamnya yang mengandung hal-hal penting dalam perkembangannya, serta dapat menunjukkan sistem etika di dalam pengembangan IPTEK itu sendiri.
Berikut ini sila-sila pancasila yang berdasarkan pada pembangunan IPTEK:
1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa
Perkembangan IPTEK dijadikan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, telah diberi akal. Maka IPTEK tidak dibuat hanya untuk mencederai keyakinan pada umat beragama.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap
Ditekankan kembali bahwa pengembangan IPTEK harus dengan cara yang berkeprimanusiaan, serta tak merugikan manusia individual atau umat manusia supaya bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera.
3. Sila Persatuan Indonesia
Akan menjadi pengingat dalam mengembangkan IPTEK untuk tanah air dan bangsa Indonesia, secara lebih merata. Juga bisa memberi kesadaran bahwa rasa nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, disebabkan oleh kemajuan IPTEK tersebut.
Adanya IPTEK persatuan dan kesatuan bangsa ini akan mewujudkan persahabatan dengan persaudaraan, yang terjalin antar daerah/wilayah di Indonesia.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Meminta Anda dalam membuka kesempatan yang sama, untuk seluruh warga Indonesia agar bisa mengembangkan IPTEK, dan mengenyam hasil sesuai dengan kemampuan serta keperluannya masing-masing sehingga tak ada monopoli di bidang IPTEK tersebut.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
IPTEK juga didasarkan pada keseimbangan dalam hal keadilan di dalam kehidupan manusia.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbud
Berikut ini pemahaman dalam pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanakan dan keamanan:
1. Pancasila dalam Pembangunan Politik
Sebagai warga negara Indonesia, manusia harus ditempatkan sebagau subjek atau pelaku politik, dan bukan hanya sekadar objek politiknya saja.
Pancasila juga bertolak dari kodrat manusia sehingga pembangunan di bidang politik, bisa meningkatkan harkat dan juga martabat dari manusia tersebut.
Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek, harus bisa ditempatkan dalam kekuasaan yang paling tinggi pada rakyat. Kekuasaan berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat.
Sistem politik yang ada di Indonesia harus sesuai dengan pancasila, yang menjadi paradigma dan merupakan sistem politik demokrasi yang bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik yang ada di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan kerakyatan.
Pengembangan berikutnya adalah sistem politik yang berdasar pada asas-asas moral dibandingkan sila yang ada di pancasila.
Maka secara berturut-turut, sistem politik di Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan juga keadilan.
2. Pancasila dalam Pembangunan Sosial Budaya
Pada hakikatnya, pancasila ini bersifat humanistik karena pancasila bertolak dari hakikat serta kedudukan dari kodratnya manusia tersebut. Sebagaimana yang tertuang di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pembangunan sosial budaya pun harus mampu meningkatkan harkat dan juga martabat manusia, dan menjadi manusia yang beradab serta berbudaya.
Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia yang brutal, kejam, biadab, anarkis dan bertentangan dengan dengan cita-cita, akan menjadikan manusia tersebut sebagai manusia yang adil dan beradab.
Menjadi manusia tidak cukup hanya menjadi manusia secara fisik saja, tetapi harus bisa meningkatkan derajat manusia itu sendiri. Manusia juga harus meningkatkan dirinya dari homo menjadi human.
Pembangunan sosial budaya berdasarkan persatuan Indonesia, akan dikembangkan dari penghargaan pada nilai sosial dan budaya yang cukup beragam di seluruh Indonesia. Supaya tercapai rasa persatuan bangsa antara masyarakat Indonesia.
3. Pancasila dalam Pembangunan Hukum
Tujuan dari bernegara Indonesia adalah untuk bisa melindungi seluruh rakyatnya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, terkandung makna tugas serta tanggung jawab yang tak hanya dimiliki oleh penyelenggara negara saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan hal itu, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia pun mengikutsertakan seluruh komponen bangsa Indonesia. Sistem pertahananan yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia bersifat semesta.
Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta ini atas dasar kesadaran akan hak dan kewajiban negara dan keyakinan kekuatan yang ada di dirinya sendiri.
Pada dasarnya, sistem tersebut sudah sesuai dengan nilai pancasila yang dimana pemerintahan dari rakyat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pertahanan dan bela negara.
4. Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi
Hampir seluruh pakar/ahli di bidang ekonomi, mempunyai kesadaran akan pentingnya moralitas kemanusiaan serta ketuhanan yang menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi itu sendiri.
Dalam praktiknya, mereka juga tak mampu meyakinkan pemerintah mengenai konsep yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Banyak pakar ekonomi di Indonesia yang mengikuti pendapat dari pakar ekonomi barat mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia.
Tak ada sistem ekonomi yang sempurna, yang penting atau mendesak dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan sistem moralitas dan humanistis. Maka lahirlah sistem ekonomi yang memiliki perikemanusiaan.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi
Reformasi diawali pada tahun 1997 yang pada dasarnya memiliki tujuan dalam memperbaiki kinerja pemerintah saat itu. Kemunculan panji orde baru yang dikumandangkan oleh Soeharto saat itu, dianggap berhasil dalam membangun pemerintahan yang stabil.
Untuk menyelamatkan kekuasaannya, orde baru pun menggunakan kekuatan militernya hingga munculah perubahan fungsi dan tugas di dalamnya. Seharusnya militer menjadi pengawal bangsa dan negara, tetapi saat itu militer menjadi pengawal kekuasaan bagi suatu kelompok tertentu.
Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam bidang pembangunan ternyata hanya bisa dinikmati oleh sekelompok rakyat kecil saja. Sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dibawah standar yang ada.
Kondisi yang memprihatinkan itulah yang membakar semangat mahasiswa untuk melakukan reformasi. Untuk mencapai tujuan yang selama ini dicita-citakan dan sesuai dengan nilai moral bangsa Indonesia.
Amandemen UUD 1945 menjadi implikasi dari gerakan reformasi, yang menginginkan sistem kehidupan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen pun dilakukan oleh MPR yang menjadi penyempurnaan dari UUD 1945, agar kehidupan ketatanegaraan Indonesia lebih baik.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik
Sikap rasional yang diserukan di era reformasi serta tuntutan rakyat akan adanya perubahan politik, menjadi sebuah keharusan. Hal itu dikarenakan oleh proses reformasi yang melakukan penataannya lagi tak akan bisa sukses tanpa melakukan perubahan pada bidang politik itu sendiri.
Agenda yang saat itu ingin diubah secara konkret secara reformasi, adalah demokrasi dengan kedaulatan rakyat yang biasanya dibatasi saat masih era orde baru.
Indikasi adanya pembatasan demokrasi dengan kedaulatan rakyat dari anggota MPR di era ORBA, akan dipilih oleh presiden dan bukan oleh rakyat.
Dalam keanggotaan DPR terdapat fraksi ABRI yang memperoleh jatah 100 kursi dengan cara otomatis, padahal di dalam UUD 1945 telah diamanatkan bahwa rakyat menjadi pemegang kedaulatan paling tinggi di Indonesia.
Langkah awal pembangunan reformasi di bidang politik, diawali dengan pencabutan P4 dan asal tunggal dari pancasila serta mengembalikan kedudukan sebagai dasar negara Indonesia yang sebenarnya.
Partai politik pun memiliki jiwa yang lebih demokrasi serta memberikan keleluasaan dalam menyalurkan aspirasinya sendiri, tanpa ada batasan apapun. Pemilu mulai dilakukan dengan lebih demokratis, dan melalui sistem yang baru.
Pemilu dilaksanakan tak hanya untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, tetapi juga untuk memilih DPD. Selain itu, rakyatlah yang memilih presiden dan wakilnya. Sistem proporsional yang terbuka menjadi sistem pemilu yang saat itu dilaksanakan di Indonesia.
Mereka juga memiliki lembaga sendiri yang sifatnya otonom, dan memiliki tugas serta kewenangannya sendiri.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi
Sistem ekonomi di Indonesia pada masa orde baru, sifatnya birokratik otoritan yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan serta partisipasi dalam keputusan nasional. Pembuatan keputusan berada di tangan penguasa dan bekerja sama dengan kelompok militer serta kaum teknokrat.
Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini telah diterapkan dan hanya berdasar pada pertumbuhannya, dengan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan dengan seluruh bangsa Indonesia. Kenyataannya hal itu hanya menyentuh kelompok kecilnya saja yaitu orang-orang yang berkuasa tersebut.
Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya melakukan reformasi ekonomi, yang berbasis pada ekonomi rakyat atas dasar nilai pancasila dengan mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa di Indonesia, dilakukan dengan hal-hal seperti berikut ini:
- Mengutamakan keamanan pangan serta mengembalikan kepercayaan.
- Adanya program rehabilitasi serta pemulihan ekonomi.
- Adanya transformasi yang terstruktur.
Seluruh upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat. Sistem ekonomi yang berlandaskan nilai, untuk terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia akan membuat terwujudnya upaya dalam kesejahteraan bangsa.
Peningkatan kesejahteraan ini akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, dan dirasakan oleh sebagian besar rakyatnya. Hal itu akan mengurangi kesenjangan ekonomi di dalam kehidupan rakyat Indonesia.Penjelasan mengenai pancasila sebagai paradigma pembangunan yang lengkap ini, akan menjadi gambaran bagi Anda pemahaman mengenai paradigma dalam segala bidang pembangunan di Indonesia, dan apa dampaknya bagi kehidupan rakyat Indonesia.
