Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah harus dipahami dengan baik agar dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan begitu seluruh masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.
Banyak sekali nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat mendukung sistem pembangunan nasional secara optimal. Hal inilah yang membuat Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau dasar dari negara Republik Indonesia.
Daftar Isi
Sistem Nilai Dalam Pancasila
Dalam artian kata, sistem dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah sistem biasanya terdapat beberapa nilai yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah sangat penting dilakukan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan, keputusan serta program yang akan dijalankan oleh pemerintah.
Sistem nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai gagasan atau konsep yang menyeluruh mengenai suatu ide yang ada dipikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik.
Pancasila sebagai nilai mengandung berbagai hal yaitu kemanusiaan, persatuan, ketuhanan dan keadilan.
Nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang terkandung dalam Pancasila sehingga tidak bisa terpisahkan dan mengacu pada satu tujuan tertentu. Jika digambarkan dalam sebuah nilai dasar, Pancasila memiliki sifat yang abstrak.
Dimensi Dalam Implementasi Pancasila
Pancasila merupakan landasan negara Indonesia yang secara tegas dituangkan dalam bagian Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut mengingkatkan kembali bahwa Pancasila mengandung beberapa dimensi yang memiliki penjelasan seperti di bawah ini.
1. Dimensi spiritual
Dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai ketaqwaan serta keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dasarnya dalam menjalankan pemerintahan.
Hal tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kekuasaan serta curahan rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik.
2. Dimensi kultural
Dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila adalah landasan falsafah negara yang digunakan sebagai dasar negara dan pedoman dalam pandangan hidup bernegara.
3. Dimensi institusional
Dimensi ini menggambarkan makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai landasan utama guna mencapai tujuan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik dan adil.
Implementasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Ketiga dimensi yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai unsur terkait yang harus dicapai dalam menjalankan sistem pemerintahan. Perwujudan nilai spiritual dalam Pancasila tergambar jelas dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sila tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan harus didasari dengan prinsip keimanan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan akan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.
Dalam melaksanakan tugas, pemerintah tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap aturan yang berlaku saja, namun juga harus didasari dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus amanah, jujur dan adil.
Hubungan antara Tuhan dan manusia yang tercermin dalam sila pertama dijadikan sebagai peringatan agar manusia tidak melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas.
Beberapa pelanggaran yang dimaksud seperti korupsi, penyelewengan harta negara, bertindak sewenang-wenang dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual dalam Pancasila in menjadi sebagai nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan adanya nilai ini, semua pihak terkait diharapkan mampu menjalankan tugas dengan lebih bertanggung jawab dan jujur.
Sila Pancasila ke 2, 3 dan 4 menegaskan bahwa adanya dimensi kultural dan nasional yang wajib dijalankan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi dan menyelenggarakan sistem pemerintahan secara demokrasi berdasarkan musyawarah yang dilakukan secara transparan.
Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya pengecualian terhadap golong tertentu. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya telah menjadi rumusan hakiki yang dijabarkan pada Pembukaan UUD 1945.
Tiga nilai utama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 harus senantiasa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan juga perhatian dalam sistem serta proses penyelenggaraan pemerintah guna dapat mewujudkan sistem pembangunan bangsa yang merata.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai hakiki yang dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, nilai Pancasila harus bisa dijadikan sebagai pedoman untuk dapat merumuskan setiap kebijakan dan implementasi yang dilakukan. Nilai Pancasila wajib dipandang sebagai kesatuan yang utuh dan digunakan secara menyeluruh.
Sumber-sumber nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mampu dipertimbangkan dengan baik guna dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil guna mencapai kehidupan bangsa yang lebih maju dan makmur.
Selain itu, nilai spiritual harus dijadikan sebagai pemandu dalam sistem penyelenggaraan pemerintah agar seluruh aktivitas dan ketentuannya dilakukan sesuai dengan baik dan bijaksana.
Memahami Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila.
Panca memiliki arti lima, sedangkan sila merupakan prinsip atau asas yang diyakini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Pancasila memiliki arti 5 prinsip yang diyakini untuk dapat meraih sebuah tujuan tertentu.
Pancasila tidak bisa dijadikan sebagai dasar negara jika hanya dijadikan mitos tanpa adanya perwujudannya dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat.
Untuk itu dapat penyelenggaraan negara, Pancasila selalu dijadikan sebagai acuan tunggal untuk menjalankan roda pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan.
Pancasila merupakan acuan dasar untuk dapat memutuskan kebijakan terhadap aturan yang akan diterapkan pada sistem pemerintahan. Pancasila dijadikan sebagai jiwa bagi seluruh rakyat untuk menjalankan kehidupan.
Untuk itu seluruh penyelenggaraan serta kebijakan yang diambil harus didasari nilai Pancasila di dalamnya. Lima sila yang ada dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mengabaikan salah satu sila berarti mengacaukan hal yang menjadi pedomanan neagra untuk mencapai tujuan. Pancasila secara filosofis memiliki arti untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dalam mencapai kehidupan berbangsa yang adil dan makmur.
Makna yang terkandung dalam nilai Pancasila diharapkan mampu dipahami dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dan juga pengambilan keputusan yang dilakukan.
Nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk dapat menyadarkan bangsa Indonesia, bahwa setiap posisi memiliki peranan yang berbeda. Untuk itu setiap pihak terkait harus mampu berkontribusi dengan baik guna dapat memajukan bangsa dan negara.
Perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah banyak diketahui, namun dalam penyelenggaraan pemerintah belum banyak diketahui.
Agar dapat memahaminya dengan baik, simaklah beberapa nilai Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.
1. Penerapan Nilai Pancasila Sile Ke-1 Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Sila pertama Pancasila ini mengandung arti bahwa negara Indonesia berupaya untuk mewujudkan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan secara demokratis serta menjadikan agama sebagai dasar untuk membangun persatuan dan kesatuan.
Denganya ada perwujudan dari sila Pancasila ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan sesama. Berikut beberapa nilai penyelenggaraan sila pertama dalam pemerintahan.
- Menjamin masyarakat untuk dapat memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing – masing.
- Pengakuan adanya kuasa tunggal dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Dilarang adanya kegiatan yang mengarah pada kegiatan untuk menghindari kepercayaan pada Tuhan.
- Negara memberikan fasilitas agar lembaga agama bisa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama.
- Memberikan sarana untuk dapat meningkatkan ketaqwaan terhadap agama yang dipilih oleh warga negara.
- Tidak memaksakan warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Menjamin perkembangan kehidupan beragama yang lebih seimbang dengan adanya toleransi antar umat beragama yang tinggi.
- Menyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa.
- Penyelenggaraan pemerintahan menjamin proses berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragama.
- Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat menjamin semua masyarakat dapat menjalankan ibadah di tempat yang sesuai dengan kepercayaannya.
2. Penerapan Nilai Pancasila Sile Ke-2 Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Setiap manusia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya unsur membeda-bedakan agama, ras, suku dan juga golongan.
Hal tersebut menjadi perwujudan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa sehingga harus saling menghargai. Simak sebagai berikut nilai-nilai penyelenggarannya.
- Menjunjung tinggi nilai asas kemerdekaan sebagai hak dari seluruh rakyat.
- Mewujudkan keadilan bagi pihak yang lemah dengan adil.
- Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh menyimpang.
- Seluruh aturan yang telah ditetapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah berlaku untuk seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dengan adil.
- Menempatkan manusia berdasarkan hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
- Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa memandang suku, agama ataupun golongan.
- Memahami bahwa semua manusia memiliki daya rasa, daya karsa dan daya cipta yang berbeda-beda.
- Saling menghargai antar setiap golongan atau suku bangsa.
- Penyelenggaraan pemerintah harus dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara secara adil dan menyeluruh.
3. Penerapan Nilai Pancasila Sile Ke-3 Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Sila Persatuan Indonesia mengandung arti bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan budaya namun bisa tetap saling menghargai dan bergabung menjadi bangsa yang kuat. Nilai-nilai penyelenggaraan sila Pancasila ini meliputi.
- Menggalang berbagai kegiatan untuk dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Tumbuhkan sikap nasionalisme di masyarakat.
- Menghilangkan penonjolan kekuasaan, perbedaan warna kulit atau keturunan.
- Cinta terhadap bangsa dan tanah air.
- Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil.
- Saling menghargai perbedaan yang dimiliki.
- Menumbuhkan rasa sepenanggungan dan senasib.
- Saling mendukung agar dapat terciptanya suasana yang lebih aman dan tertib.
- Sikap saling menolong tanpa membedakan golongan atau suku bangsa.
- Sikap toleransi atas berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia.
- Mengakui dan menjalankan asas Bhinneka Tunggal Ika.
4. Penerapan Nilai Pancasila Sile Ke-4 Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Hakikat dalam makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Dimana seorang pemimpin harus dapat bersikap bijaksana dan selalu mengadakan musyawarah untuk bisa mengambil keputusan terbaik.
Pemerintah merupakan pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan dari rakyat untuk dapat menyalurkan aspirasi yang diberikan oleh rakyat serta dapat memberikan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruhnya.
Inilah beberapa nilai penyelenggaraan Pancasila oleh pemerintah.
- Menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan asas demokrasi.
- Pemimpin negara menyelenggarakan sistem pemerintahan dari level terbawah hingga yang paling tinggi.
- Seorang pemimpin harus membuat kebijakan berdasarkan akal sehat.
- Pemimpin harus mampu menerima usul serta kritikan yang diberikan oleh rakyat yang memilihnya dengan lapang dada dan positif.
- Dalam setiap keputusan yang diambil, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- Musyawarah akan dilakukan oleh pihak terkait pemerintahan untuk dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh rakyat.
- Seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan harus bekerja sama untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang adil bagi seluruh warga negara.
- Gotong royong merupakan salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemerintahan.
5. Penerapan Nilai Pancasila Sile Ke-5 Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Makna yang terkandung dalam Pancasila sila kelima ini adalah keadilan serta aturan yang berlaku harus diterapkan untuk semua masyarakat Indonesia di segala bidang kehidupan tanpa adanya perlakuan khusus.
Keadilan sosial harus diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya berdasarkan suku, agama, sosial dan lain sebagainya.
Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai. Berikut penyelenggaraan nilai Pancasila sila kelima dalam pemerintahan.
- Berupaya untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara merata bagi seluruh masyarakat.
- Pengelolaan serta pemeliharaan sumber daya alam harus dilakukan secara optimal agar mampu memberikan jaminan kehidupan yang lebih panjang dan bekelanjutan.
- Menjaga kemakmuran yang dapat dinilai secara dinamis dan berkelanjutan. Sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih terjamin.
- Seluruh kekayaan alam yang dimiliki negara harus dipergunakan untuk kesejahteraan bersama menurut potensinya masing-masing.
- Melindungi kelompok masyarakat yang lemah agar dapat bekerja sesuai dengan bidang keterampilannya masing-masing.
- Memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk dapat meraih hak serta keadilan yang sama dengan yang lainnya.
- Sumber daya yang dimiliki Indonesia memang menjadi milik negara, namun harus dipergunakan sebaik-baiknya agar dapat menunjang kesejahteraan bersama.
- Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk dapat melestarikan serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.
- Penyelenggaraan pemerintah harus didasari dengan keinginan untuk melindungi segenap bangsa agar dapat saling bekerja sama dan berkontribusi untuk ikut memajukan negara sesuai bidang keterampilannya masing-masing.
- Tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur harus ada dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya.
- Penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki prinsip yang cinta terhadap kemajuan serta pembangunan bangsa.
- Menerapkan sistem pemerintahan yang adil dan jujur sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.
- Cita-cita yang ingin diraih tidak hanya mencakup tentang bentuk material atau fisik saja, namun juga mencakup spiritual.
Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah sebenarnya telah dijabarkan dalam setiap peraturan undang-undang yang ada. Hal tersebut dilakukan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, kebijakan serta melaksanakan program pembangunan negara.
Baca Juga:
