Sejarah PPKI: Tugas, Tokoh, Rangkaian Sidang dan Susunan Kepanitiaan

3,401 views
ppki

Sejarah PPKI – Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak bisa terlepas dari badan bikinan Jepang, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan persiapan kemerdekaan ini memiliki nama Dokuritsu Junbi Inkai dalam Bahasa Jepang. Sejarah PPKI memiliki seluk beluk yang sangat berharga untuk diketahui.

Pembentukan yang sengaja dilakukan saat Jepang dalam keadaan terdesak membuat sebagian golongan terutama golongan muda keheranan. Pasalnya banyak kejadian yang akhirnya menyangkut sejarah pendirian Republik Indonesia hingga kini.

Sejarah Awal Pembentukan PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sengaja dibentuk untuk meneruskan kinerja BPUPKI yang telah dibubarkan. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945 badan buatan Jepang ini mulai dibentuk. Beragam spekulasi muncul saat pihak Jepang memutuskan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Terlebih hingga membuat badan persiapan kemerdekaan, membuat golongan muda memutar otak berandai apa yang sebenarnya direncanakan Jepang. Terlebih pembentukan PPKI berdekatan dengan peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945.

Karena terdesak akan situasi yang tidak menguntungkan akhirnya Jenderal Jepang Hisaichi Terauchi menyetujui pembentukan PPKI. Ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dan dalam upaya menghalangi Belanda mengambil kekuasaan kembali atas Indonesia.

Sejarah PPKI masih berlanjut hingga pada tanggal 9 Agustus 3 tokoh utama yakni Moh. Hatta, Dr. Radjiman Widyodiningrat, Ir. Soekarno dipanggil Jenderal Tarauchi Harada ke Dalat, Vietnam untuk menerima kabar baik berupa kemerdekaan Indonesia yang bisa dilaksanakan sesegera mungkin. 

Informasi ini menimbulkan berbagai pendapat di berbagai golongan termasuk golongan muda yang mendesak melakukan kemerdekaan atas kemampuan sendiri. Mereka tidak menginginkan kemerdekaan atas bantuan PPKI dari Jepang yang pastinya memiliki maksud tertentu yang merugikan Indonesia.

Latar Belakang Pembentukan PPKI

Kenapa PPKI dibentuk padahal kinerja BPUPKI telah selesai? Justru karena kinerja BPUPKI yang telah usai namun belum matang menjadi faktor pembentukan PPKI kala itu. Terdapat faktor lainnya dalam pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berikut beberapa diantaranya: 

1. Lanjutan Penagihan Janji Kemerdekaan

Janji kemerdekaan yang diberikan pihak Jepang belum juga ditepati. Dalam usaha mendapatkan kemerdekaan maka dibuatlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini banyak dimanfaatkan oleh beragam tokoh di Indonesia.

Bagi pihak Indonesia badan ini merupakan kesempatan pembentukan negara merdeka yang dicita citakan. Karenanya berbagai rumusan kenegaraan dilakukan lewat tiga sidang PPKI. Namun bagi pihak Jepang, badan ini digunakan untuk semakin menarik simpati rakyat Indonesia.

2. Sebagai Badan Penuntasan Kinerja BPUPKI

BPUPKI memang telah selesai menuntaskan kinerjanya. Namun hasilnya masih belum diresmikan dan masih belum seutuhnya dapat digunakan. Maka agar perangkat kerja hasil sidang BPUPKI dimatangkan dengan pembentukan PPKI.

PPKI yang bekerja sebagai panitia persiapan kemerdekaan tentu harus mempersiapkan berbagai perangkat kenegaraan dengan sempurna. Maka Indonesia kala itu bertopang pada PPKI untuk perancangan perangkat dan dasar kenegaraan demi menciptakan negara merdeka impian.

3. Digunakan Sebagai Badan Pengesahan Rancangan Undang Undang Dasar

Rancangan undang undang yang dibuat oleh pihak BPUPKI ternyata belum mencapai kata sah. Terlebih masih terdapat kekurangan dalam rancangan tersebut. Baik dalam penggunaan kata maupun diksi kalimatnya. Tujuan akhirnya menemukan susunan kata yang sesuai.

Maka untuk membenahi penggunaan diksi di dalamnya dibutuhkan pihak lain berhubung BPUPKI telah dibubarkan. PPKI lah yang memegang andil menyempurnakan isi rancangan undang undang serta berperan sebagai badan pengesahannya tanpa campur tangan badan lain.

4. Pematangan Persiapan Kemerdekaan

Hilangnya BPUPKI sebagai badan persiapan negara membuat para tokoh bingung bagaimana cara meneruskan persiapan tersebut. Namun ternyata PPKI dibentuk oleh pihak Jepang untuk menuntaskan kinerja BPUPKI sebelumnya.

Sama sama bergerak dibidang kesiapan kemerdekaan, PPKI bekerja sebagai badan yang melakukan pematangan persiapan kemerdekaan. Baik kematangan dasar negara, pematangan perangkat negara, konsep kenegaraan hingga pemetaan wilayah Indonesia secara keseluruhan.

5. Membangun Struktur Kenegaraan Secara Lengkap

Struktur kenegaraan ternyata belum dibahas secara mendetail di dalam sidang BPUPKI. Maka badan PPKI dibuat untuk merumuskan dan membangun struktur kenegaraan secara lengkap. Struktur pemerintahan merupakan salah satu kunci berdirinya suatu negara merdeka.

Struktur pemerintahan perlu dirancang dengan baik. Badan eksekutif hingga badan pertahanan negara perlu didiskusikan secara matang. Maka perlu dibuat badan yang menanggungjawabi hal tersebut. Inilah salah satu faktor kenapa PPKI akhirnya dibuat dan diresmikan.

Masih banyak faktor pendukung yang melandasi pendirian PPKI sebagai badan persiapan kemerdekaan Indonesia. Menggantikan BPUPKI yang sama sama bergerak di bidang kesiapan kemerdekaan, PPKI dituntut untuk bekerja lebih detail dalam mempersiapkan kemerdekaan dalam waktu dekat.

Tugas PPKI

PPKI memiliki tugas utama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa tokoh di dalamnya. Membentuk lalu mengesahkan segala rancangan kemerdekaan bisa disebut tugas utamanya. Namun selain itu terdapat tugas lain yang mengiringi pembentukan badan persiapan kemerdekaan ini di antaranya:

  • Melanjutkan hasil kinerja BPUPKI hingga sempurna
  • Membahas persiapan proklamasi
  • Menetapkan dasar dan simbol negara
  • Membentuk sistem pemerintahan, kelembagaan dll.
  • Mempersiapkan berbagai hal pasca kemerdekaan.

Selanjutnya beragam tugas di atas diselesaikan dengan upaya diskusi oleh banyak tokoh penting termasuk tokoh Jepang. Tugas ini diberikan sebagai bentuk upaya meyakinkan bahwa badan yang dibentuk Jepang sungguh sungguh merupakan upaya memerdekakan Indonesia. 

Susunan Kepanitiaan dan Tokoh PPKI

Dalam sejarah PPKI tertulis bahwa terdapat sebanyak 21 tokoh yang terlibat sebagai panitia dengan rincian 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang perwakilan etnis Tionghoa.dan 1 orang dari Maluku.

Berjumlah 21 orang termasuk ketua dan wakilnya. 21 orang tersebut berasal dari berbagai daerah dan etnis meliputi 12 dari Jawa, 3 Sumatera, 2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 Maluku, 1 wakil etnis Tonghoa. Namun tanpa sepengetahuan Jepang anggota bertambah 6 orang dengan rincian:

Ketua : Ir. Soekarno

Wakil ketua : Mochammad Hatta

21 Anggota :

  1. Soepomo
  2. Radjiman Wedyodiningrat
  3. R.P. Soeroso
  4. Soetardjo Kartohadikoesoemo
  5. K.H Abdul Wahid Hasyim
  6. Ki Bagus Hadikusumo
  7. Otto Iskandardinata
  8. Abdoel Kadir
  9. Pangeran Soerjohamidjojo
  10. Pangeran Poerbojo
  11. Mohammad Amir
  12. Adul Abbas
  13. Mohammad Amir
  14. Abdul Abbas
  15. Mohammad Hasan
  16. GSSJ Ratulangi
  17. Anda Pangerang
  18. A.H Hamdan
  19. I Goesti Ketoet Poedja
  20. Mr. Johannes Latuharhary
  21. Yap Tjwan Bing 

6 orang tambahan tanpa sepengetahuan Jepang:

  1. Achmad Soebardjo (penasihat)
  2. Ki Hajar Dewantara
  3. RAA Wiranatakoesoema
  4. Sayuti Melik
  5. Iwa Koesoemasoemantri
  6. Kasman Singodimedjo

Beberapa sumber sejarah PPKI menyebutkan bahwa pihak Jepang juga sengaja menghadirkan perwakilannya sebagai informan. Bagaimanapun usaha Jepang untuk mengambil hati Indonesia butuh disalurkan langsung dari pihaknya yang terpercaya. 

Rangkaian Sidang PPKI I, II, II

Seluruh rangkaian sidang dilaksanakan di Gedung Road van Indie atau Gedung Volksraad yang merupakan Gedung bekas parlemen kolonial Belanda. Sekarang Gedung ini diberi nama Gedung Pancasila yang terletak di Jl. Pejambon. 

Pasalnya sidang perdana PPKI dijadwalkan untuk dimulai pada 16 Agustus 1945. Namun terpaksa diundur karena terjadi penculikan golongan tua oleh golongan muda dalam peristiwa Rengasdengklok. Inilah yang menyebabkan sidang diundur dan dilaksanakan sehari setelah kemerdekaan. Berikut rangkaiannya:

1. Sidang Pertama (1) PPKI

Sidang pertama dilakukan pada hari Sabtu, 18 Agustus 1945. Sidang perdana ini memiliki 3 pembahasan pokok. Pertama untuk menentukan dasar negara, kedua pemilihan pemimpin negara dan wakil pemimpinnya, ketiga membentuk komite nasional sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

Akhirnya Undang Undang Dasar 1945 disahkan kemudian Ir. Soekarno menjadi presiden dengan Mochammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu komite nasional dirancang untuk membantu tugas keduanya sebelum terbentuknya lembaga tinggi negara. Beberapa hal yang diubah dalam sidang yakni:

  • Penggunaan kata pembukaan menggantikan kata mukadimah
  • Sila pertama dengan bunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya” diganti dengan kalimat “ketuhanan yang maha Esa”.
  • Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 dengan bunyi “negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kalimat “ketuhanan yang maha Esa”.
  • Pasal 6 Ayat 1 yang awalnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli dan Beragama Islam” dialihkan menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”

Perubahan perubahan ini disepakati mengingat penggunaan diksi yang lebih tepat. Lalu dikata tepat karena tidak terlalu mencampuri agama yang spesifik dalam urusan tata negara. Kalimat yang dihasilkan pun lebih singkat dan lebih mudah dimengerti. 

Setelah dirasa cukup menghasilkan putusan yang baik dan adil, sidang pertama disudahi. Namun masih ada pembahasan terkait kenegaraan yang belum terbahas. Karenanya sidang direncanakan untuk dilanjutkan keesokan harinya dengan sub pembahasan yang berbeda.

2. Sidang Kedua (2) PPKI

Sidang ke dua dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Agustus 1945 dengan pembahasan pokok yang berbeda. Sidang ini masih dilakukan di tempat yang sama dan dengan anggota sidang yang sama namun dengan sub pembahasan yang sedikit berbeda. 

Hasil sidang berupa penyusunan sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk komite nasional daerah dan menetapkan 12 departemen lengkap dengan menteri yang mengurus sistem di dalamnya.

Provinsi yang dibagi beserta gubernur pertamanya adalah sebagai berikut:

  1. Provinsi Sumatera, gubernur Mr. Teuku Muhammad Hasan
  2. Provinsi Jawa Barat, gubernur Mas Sutardjo Kertohadikusumo
  3. Provinsi Jawa Tengah, gubernur Raden Pandji Soeroso
  4. Provinsi Jawa Timur, gubernur R.M.T. Ario Soerjo
  5. Provinsi Sunda Kecil, guberbur I Gusti Ketut Pudja
  6. Provinsi Maluku, Mr. Johanner Latuharhary
  7. Provinsi Sulawesi, Dr. G.S.S. Jacob Ratulagi
  8. Provinsi Borneo, Ir. H. Pangeran Muhammad Noer

Dengan adanya hasil sidang tersebut maka sistem pemerintahan negara bisa langsung berjalan. Apalagi proklamasi kemerdekaan telah digaungkan saat itu. Karenanya pembagian provinsi menjadi salah satu gerbang sistem pemerintahan yang lebih terarah. 

3. Sidang Ketiga (3) PPKI

Sidang ke tiga dilangsungkan pada hari Rabu, 22 Agustus 1945. Melanjutkan dua sidang sebelumnya sidang terakhir ini membahas hal baru sekaligus menyempurnakan pembahasan yang sebelumnya. Sidang terakhir menghasilkan keputusan mutlak.

Sidang terakhir merancang lembaga eksekutif dan legislatif negara, menetapkan pembentukan komite nasional di samping komite daerah, pembentukan Partai Nasional Indonesia juga pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau yang dulu bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat bertujuan untuk mengamankan situasi pada sistem pertahanan negara. Terlebih untuk meredam dan meniadakan perselisihan tentara antar negara yang bertetangga dengan Indonesia. 

Anggota yang masuk dalam Badan Keamanan Rakyat cukup beragam. Mulai dari bekas anggota tentara Jepang Hiho, PETA, Keibodan, Seinendan dan bekas tentara lainnya. Terlebih ada pula rakyat biasa yang ikut mendaftar menjadi anggota di dalamnya.

PPKI dan Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok mewarnai kinerja PPKI. Karena peristiwa ini terjadi disela sela rentang kerja badan persiapan pengganti BPUPKI ini. Sederhananya kemerdekaan Indonesia telah dipetakan namun belum diputuskan kapan akan memproklamasikan kemerdekaan.

Namun berita ini berhembus kuat di antara golongan muda. Dimana mereka menginginkan kemerdekaan real tanpa campur tangan pihak lain. Apalagi saat mengingat PPKI merupakan badan besutan Jepang seperti halnya pembentukan BPUPKI pada periode sebelumnya.

Keinginan kalangan muda semakin menggebu untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan dengan usaha sendiri. Ditambah dengan situasi menguntungkan bahwa Jepang kalah besar dalam perang dunia kedua dengan posisi yang serba tidak mengenakan bagi pihak Jepang.

Tentu saja golongan tua menginginkan kemerdekaan dengan dasar negara yang tepat dan dengan kesiapan yang matang. Inilah yang membuat situasi antara golongan tua dan golongan muda semakin memanas terkait waktu proklamasi kemerdekaan.

Adalah Sutan Syahrir yang pertama kali akhirnya mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Bukan tanpa sebab, karena ia mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Peristiwa penculikan pun dilakukan oleh golongan muda berikut ini:

  • Sukarni
  • Chairul Saleh
  • Yusuf Kunto
  • Shodanco Singgih
  • Dr. Muwardi
  • Wikana
  • BM Diah
  • Sayuti Melik
  • Kusnandar
  • Subandio
  • Sudiro
  • Adam Malik
  • Djohar Nur
  • Subianto
  • Margono
  • Armansyah

Mereka menculik golongan tua ke daerah Rengasdengklok yang karenanya juga peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok. Salah satu pemicunya adalah penolakan kemerdekaan tanggal 16 Agustus 1945 yang ditawarkan Darwis dan Wikana pada Soekarno.

Rengasdengklok dipilih karena lumayan jauh dari kerumunan Jepang. Akhirnya Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah mereka kembali ke Jakarta. Dengan begitu keputusan ini disetujui oleh kedua belah pihak.

Akhirnya proklamasi diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Peristiwa ini sebenarnya mengorbankan jadwal sidang PPKI. Akibatnya setelah proklamasi kemerdekaan keesokan harinya sidang perdana PPKI baru dimulai dengan 3 bahan pembahasan pokok di dalamnya. 

PPKI di Bubarkan

Berdasar pada hasil sidang ke III yang menetapkan pembentukan komite nasional maka PPKI akan dibubarkan. PPKI dibubarkan karena sudah menuntaskan tugas dengan kinerja yang cukup baik. Indonesia pun telah merdeka dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri.

Komite nasional yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 sekaligus menandakan badan PPKI dibubarkan secara resmi pula. Kedepannya tidak ada lagi badan persiapan yang bersangkutan dengan persiapan kemerdekaan.

PPKI menjadi salah satu badan buatan Jepang yang banyak membantu kinerja para tokoh Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Walaupun pada akhirnya kemerdekaan dipercepat atas dasar kemerdekaan oleh usaha sendiri. Tapi PPKI tetap masuk dalam sejarah kemerdekaan yang cukup penting.

Baca juga artikel terkait “Sejarah PPKI” :

Daftar Pustaka :

  • 2010. Konflik di Balik Proklamasi
  • Soebardjo, Achmad. 1970. Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times: Jakarta
  • Kahin, Goerge McTurman. 1952. Nationalism dan Revolution in Indonesia. Cornell University Press

Pos terkait

Tinggalkan Balasan